Macam-Macam Politik Dalam ISlam ( Siyasah Syariah)
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kajian fiqih siyasah terus berkembang seiring perkembangan dunia
politik yang semakin pesat dengan munculnya isu-isu politik mutakhir, seperti
demokrasi, civil society, dan hak asasi manusia. Ditambah lagi dengan isu-isu
pemikiran seperti sekularisme, liberalisme dan sosialisme yang mesti mendapat
respon dari Islam. Perkembangan tersebut tentunya menghadirkan banyak
pemahaman-pemahaman baru yang dikembangkan oleh para tokoh fiqih siyasah yang
menciptakan sejumlah perbedaan pemikirinan tentang konsep fiqih siyasah
dimaksud.
Di kalangan umat islam ada yang
berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Di dalamnya terdapat
sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan
sebagainya. Misalnya Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa
”Islam adalah agama yang serba lengkap”. Di dalam ajarannya antara lain terdapat
sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam
hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau
bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Sistem ketatanegaraan atau
politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh
Nabi Besar Muhammad SAW dan oleh empat Khulafa al-Rasyidin.
Untuk melakukan kajian tentang fiqih Siyasah secara luas dan mendalam
dalam hubungannya sebagai ilmu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
muncul seiring perkembangan zaman, tentunya harus memahami secara benar tentang
konsep dasar fiqih siyasah dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu,
penulis merasa penting mengangkat masalah kajian Fiqih Siyasah dalam sebuah makalah
yang berjudul “fiqih syiasah ( politik dalam islam)”
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Pemikiran
Islam
Pemikiran Islam adalah pemikiran
yang khas, lain daripada yang lain. Ini wajar, sebab pemikiran Islam berasal
dari wahyu atau bersandarkan pada penjelasan wahyu, sedangkan pemikiran-pemikiran
yang lain yang berkembang di antara manusia, baik itu berupa agama-agama non
samawi, ideologi-ideologi politik dan ekonomi, maupun teori-teori sosial
sekedar muncul dari kejeniusan berfikir manusia yang melahirkannya. Definisi
lain yaitu suatu gagasan, ide atau buah pikiran, yang mana pemikir-pemikir
Islam atau ulama dalam mengambil sebuah keputusan itu harus berdasarkan atau
bersumber kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam mengatasi
persoalan-persoalan manusia atau masyarakat yang timbul dan disebabkan oleh
fackor-faktor.
B. Periode Klasik
Ciri yang menandai perkembangan kajian fiqh siyasah pada periode klasik
adalah kemapaman yang terjadi di dunia Islam. Secara Politik,Islam memegang
kekuasaan dan pengaruhnya di pentas Internasional.
Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan Islam.
Masa awal pada periode ini dimulai di masa nabi Muhammad Saw masa dimana
seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di
bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah keluar Arabia dimulai di zaman
khalifah Abu Bakar as-Siddiq hingga masa kekuasaan Bani Umayyah dan
Bani Abbssiyah sebagai puncak kejayaan Islam.
Pada masa awal-awal Islam hingga masa Dinasti Umayyah, pemikiran politik
Islam belum begitu kuat muncul di kalangan intelektual Islam, meskipun sudah ada
gerakan oposisi dari kelompok Khawarij dan Syi’ah. Hal ini disebabkan oleh
konsentrasi Dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan
kekuasaan. Barulah pada masa Dinasti Abbasiyah pemikiran politik Islam
dikembangkan oleh sejumlah intelektual islam seiring dengan prestasi
intelektual Dinasti Abbasiyah yang telah berhasil mengembangkan ilmu
pengetahuan dari berbagai bidang.
- Ibn Abi Rabi’ (833-842M) yang menulis Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik.(Perilaku Raja dalam
Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan).
- Al-Farabi (870-950M) yang menulis Ara Ahl al-Madinah, al-Fadhilah (Pandangan-Pandangan
- Al-Mawardi (975-1059M) yang menulis Al-Ahkam al-sulthaniyah fi al-wilayah al-Diniyah
(Peraturan-Peraturan Pemerintahan).
- Al-Ghazali (1058-1111M) menulis Ihya Ulum al-Din
(Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama), Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah
al-Mulk (Batangan Logam Mulia tentang Nasihat untuk Raja), Al-Iqtishad fi
al-I’tiqad ( Moderasi dalam Kepercayaan), dan Kimiya-yi Sa’adah.[2]
Pertama adanya pengaruh alam
pikiran Yunani, terutama pandangan plato tentang asal-usul negara, meskipun
kadar pengaruhya tidak sama. Plato dalam teorinya menyatakan bahwa negara
terbentuk karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh
kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka manusia bekerja sama dan bersatu.
Persekutuan hidup dan kerja sama yang semakin lama semakin terorganisasi dengan
baik itu, kemudian membentuk negara. Teori ini kemudian diambil para pemikir
politik islam. Sebagai konstruksi filosofis terbentuknya negara, seperti yang
terlihat dari karya Ibn Abi Rabi’ dalam Suluk
al-Malik fi Tadbir al-Mamalik, Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-sulthaniyah fi al-wilayah al-Diniyah serta Al-Farabi alam
Al-Madinah Al-Fadhilah dan Ahl-Al Madinah Al Fadhilah
Pandangan Ibn Abi Ar-Rabi’,dalam
beberapa hal, juga mendapat dukungan dari Al-Ghazali (1058-1111M). Al-Ghazali,
dalam kitabnya Al-Iqtishad fi al-I’tiqad, menyebutkan bahwa kekuasaan kepala
negara adalah kudus (suci). Karenanya, umat tidak boleh memberontak terhadap
kekuasaan. Berbeda dengan mereka, Al-Mawardi (975-1059) memungkinkan pemecatan
kepala negara dari jabatannya. Al-Mawardi juga mengemukakan teori “kontrak.
sosial”antara kepala negara dan rakyatnya. Karena kepala negara diangkat
melalui kontrak sosial, maka Al-Mawardi meniscayakan adanya pemberhentian
kepala negara dari jabatannya.
Pengaruh Plato jelas sekali dalam
pandangan al-farabi ketika ia membagi warga ke dalam tiga kelas sosial, yaitu
kelas pemimpin,,kelas tentara,dan kelas rakyat jelata. Menurutnya, kepala
negara haruslah seorang filosof, karena filosoflah yang dapat membawa manusia
ke dalam kebaikan dan hikmah. Kedua, pemikiran politik yang
berkembang lebih banyak pada kondisi realistik social-politik. Pemikiran mereka
lebih lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi
sosial-politik yang terjadi. Bahkan di antara pemikir ada yang mendasarkan
gagasannya pada pemberian legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada atau
mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa, baru kemudian menawarkan
saran-saran perbaikan dan reformasi, seperti dalam karya Ibn Abi Rabi’
(833-842M) dalam Suluk al-Malik fi Tadbir
al-Mamalik.
Di sisi lain Syiah, Khawarij, dan
Mu’tazilah juga mengembangkan gagasan politik masing-masing. Syiah selalu
mempropagandak pandangan tentang keutamaan ‘Ali dan keluarganya sebagai
khalifah serta doktrin kema’suman imam.
Meski tampil sebagai oposisi, kaum
Syiah juga pernah mendirikan kerajaan sendiri yang lepas dari pengaruh
Abbasiyah,yaitu Bani Buwaihi di Baghdad dan Daulat Fathimiyah di Mesir.
Sedangkan Khawarij, karena sikap ekstrem dan radikal mereka, tidak begitu
berpengaruh dalm pentas politik. Pemikiran politik mereka tidak tersusun secara
sistematis dalam sebuah karya.
Dari pandangan kelompok-kelompok
diatas dapat ditarik benang merah bahwa pemikiran politik pada periode klasik
ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini,
kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir
politik mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan.
Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu
asing (terutama Yunani Kuno) ke dalam Islam,gagasan-gagasan politik pada abad
klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing.
C. Tahapan Politik
Hizbut Tahrir
Tahap pertamasesungguhnya adalah tahap pembentukan
gerakan, dimana saat itu ditemukan benih gerakan dan terbentuk halqah
pertama setelah memahami konsep dan metode dakwah Hizb. Halqah pertama itu
kemudian menghubungi anggota-anggota masyarakat untuk menawarkan konsep dan
metode dakwah Hizb, secara individual.
Siapa saja yang menerima fikrah Hizb langsung diajak mengikuti
pembinaan secara intensif dalam halqah-halqah Hizb, sampai mereka menyatu
dengan ide-ide Islam dan hukum-hukumnya yang dipilih dan ditetapkan oleh Hizb.
Sehingga, mereka memiliki kepribadian islam, yaitu mempunyai pola pikir yang
islami (akliyah islamiyah) dan menjadikannya, ketika melihat setiap
pemikiran, kejadian atau peristiwa baru, senantiasa dengan pandangan Islam,
serta tatkala memutuskan sesuatu selalu berlandaskan pada tolok ukur Islam,
yaitu halal dan haram. Ia pun memiliki pola jiwa yang islami (nafsiyah
islamiyah), sehingga akan menjadikan kecenderungannya senantiasa mengikuti
Islam walau kemanapun, serta menentu-kan langkah-langkahnya atas dasar Islam.
Sehingga, mereka ridla kepada sesuatu yang diridlai Allah dan Rasul-Nya, marah
dan benci kepada hal-hal yang membuat Allah dan Rasul-Nya murka, lalu mereka
akan tergugah mengemban dakwah ke tengah-tengah umat setelah mereka menyatu
dengan Islam. Sebab pelajaran yang diterimanya dalam halqah merupakan
pelajaran yang bersifat amaliyah (praktis) dan berpengaruh (terhadap
lingkungan), dengan tujuan untuk diterapkan dalam kehidupan dan dikembangkan
di tengah-tengah umat.
Apabila seseorang telah sampai pada tingkatan ini, dialah yang akan
mengharuskan dirinya bergabung dan menyatu menjadi bagian dari gerakan Hizb.
Demikianlah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, pada tahap pertama dalam
dakwahnya –yang berlangsung selama tiga tahun. Pada saat itu Beliau menyampaikan
dakwahnya kepada masyarakat secara perorangan dengan menawarkan apa yang telah
diturunkan Allah SWT kepadanya (berupa aqidah dan ide-ide Islam). Siapa saja
yang menerima dan mengimani beliau berikut risalah yang dibawanya, maka ia akan
bergabung dengan kelompok yang telah dibentuk Nabi SAW atas dasar Islam, secara
rahasia. Beliau selalu menyampaikan bagian-bagian risalah, dan selalu
membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau, sampai merasuk ke
dalam diri mereka. Beliau menemui mereka secara sembunyi-sembunyi, mengajar
mereka secara rahasia di tempat-tempat yang tidak diketahui masyarakat pada
umumnya. Mereka melaksanakan ibadah juga secara diam-diam, sampai saatnya Islam
dikenal dan menjadi pembicaraan masyarakat di Mekah, sebagian mereka bahkan
masuk Islam secara berangsur-angsur.
Pada tahap pembentukan kader ini,
Hizb membatasi aktivitasnya hanya pada kegiatan pembinaan saja. Hizb lebih
memusatkan perhatiannya untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota
dan pendukung, membina mereka secara berkelompok dan intensif dalam
halqah-halqah Hizb dengan tsaqafah yang telah ditentukan sehingga berhasil
membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu
dengan Islam, menerima dan mengamalkan ide-ide Hizb, serta telah berinteraksi
dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan umat.
Setelah Hizb dapat membentuk kelompok partai sebagaimana yang dimaksud di
atas, juga setelah masyarakat mulai merasakan kehadirannya, mengenal ide-ide
dan cita-citanya, pada saat itu sampailah Hizb ke tahap kedua.
Tahap keduaadalah tahap berinteraksi dengan masyarakat,
agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai
masalah utama dalam hidupnya. Caranya, yaitu dengan menggugah kesadaran dan
membentuk opini umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam
yang telah ditabanni oleh Hizb, sehingga mereka menjadikan ide-ide dan
hukum-hukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka
perjuangkan di tengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersama-sama
Hizb dalam usahanya menegakkan Daulah Khilafah, mengangkat seorang
Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke
seluruh penjuru dunia.
Pada tahap ini Hizb mulai beralih menyampaikan dakwah kepada masyarakat
banyak secara kolektif. Pada tahap ini Hizb melakukan kegiatan-kegiatan seperti
berikut:
(1)Pembinaan Tsaqafah
Murakkazah (intensif) melalui halqah-halqah Hizb untuk para pengikutnya,
dalam rangka membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak pengikut serta
mewujudkan pribadi-pribadi yang islami, yang mampu memikul tugas dakwah dan
siap mengarungi samudera cobaan dengan pergolakan pemikiran, serta perjuangan
politik.
(2)Pembinaan Tsaqafah
Jama’iyah bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam
yang telah ditetapkan Hizb, secara terbuka kepada masyarakat umum. Aktivitas
ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula atau di
tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa juga melalui media massa , buku-buku, atau selebaran-selebaran.
Aktivitas ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran umum di tengah masyarakat,
agar dapat berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukannya dengan Islam.
Juga, untuk menggalang kekuatan rakyat sehingga mereka dapat dipimpin untuk
menegakkan Daulah Khilafah dan mengembalikan penerapan hukum sesuai dengan yang
diturunkan Allah SWT.
(3)Ash-Shira’ul Fikri (Pergolakan Pemikiran) untuk menentang
ideologi, peraturan-peraturan dan ide-ide kufur, selain untuk menentang aqidah
yang rusak, ide-ide yang sesat dan pemahaman-pemahaman yang rancu. Aktivitas
ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, kekeliruan dan kontradiksi
ide-ide tersebut dengan Islam, untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat
dari ide-ide yang sesat itu, serta dari pengaruh dan dampak buruknya.
(4)Al-Kifaahus
Siyasi (Perjuangan Politik) yang mencakup aktivitas-aktivitas:
(a)Berjuang
menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi
negeri-negeri Islam; berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan, baik
penjajahan pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer. Mengungkap strategi
yang mereka rancang, membongkar persekongkolan mereka, demi untuk menyelamatkan
umat dari kekuasaan mereka dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi
mereka.
(b)Menentang
para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya;
mengungkapkan (rencana) kejahatan mereka; menyampaikan nasihat dan kritik
kepada mereka. Dan berusaha untuk meluruskan mereka setiap kali mereka merampas
hak-hak rakyat atau pada saat mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat,
atau pada saat mengabaikan salah satu urusan mereka. Disamping berusaha untuk
menggulingkan sistem pemerintahan mereka, yang menerapkan perundang-undangan
dan hukum-hukum kufur, yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum
Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut.
(5)Mengangkat
dan menetapkan kemaslahatan umat, yaitu dengan cara melayani dan mengatur
seluruh urusan umat, sesuai dengan hukum-hukum syara’.
Dalam melakukan
semua aktivitas ini, Hizb senantiasa mengikuti jejak Rasulullah SAW, khususnya
setelah turun kepada beliau firman Allah SWT:
فَـاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ و أَعْرِضْ
عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ
“Maka
sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan (kepadamu),
dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.” (Al-Hijr 94)
Ketika itu beliau langsung menampakkan
risalahnya secara terang-terangan dengan mengajak orang-orang Quraisy pergi
berkumpul ke bukit Shafa, kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa
sesungguhnya beliau adalah seorang nabi yang diutus, dan beliau meminta agar
mereka mengimaninya. Beliau menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Quraisy
sebagaimana beliau melakukannya kepada individu-individu. Beliau menentang
orang-orang Quraisy, tuhan-tuhan sesembahan mereka, keyakinan-keyakinan, dan
ide-ide mereka; dengan cara menjelaskan kepalsuan, dan kerusakannya. Beliaupun
mencela dan menyerang mereka sebagaimana yang beliau lakukan terhadap
keyakinan-keyakinan, dan ide-ide yang ada pada saat itu.
Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau secara beruntun
selalu terkait dengan kondisi yang ada pada saat itu. Ayat Al-Quran turun
dengan menyerang kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, seperti; memakan harta riba,
mengubur hidup-hidup anak wanita, curang dalam timbangan, ataupun berzina.
Ayat-ayat itu juga menyerang para pemimpin dan tokoh-tokoh Quraisy, memberinya
predikat sebagai orang-orang bodoh, termasuk kepada nenek moyang mereka;
disertai dengan pengungkapan terhadap persekongkolan-persekongkolan yang mereka
rencanakan untuk menentang Rasul SAW, dakwah beliau dan para sahabat beliau.
Hizb dalam mengembangkan ide-idenya; menentang ide-ide lain (yang
bertentangan dengan Islam) dan kelompok-kelompok politik (yang tak berasaskan
Islam); melawan negeri-negeri kafir; atau dalam menentang para penguasa,
senantiasa bersikap terbuka, terang-terangan, dan menantang, tidak
berbasa-basi, berpura-pura ataupun berkompromi; tidak berputar-putar dan tidak
pula mementingkan keselamatan diri sendiri, tanpa memandang hasil dan keadaan
yang terjadi. Hizb tetap akan menghadapi setiap hal yang bertentangan dengan
Islam dan hukum-hukumnya. Suatu keadaan yang akan membawanya kepada bahaya
berupa penyiksaan pedih dari para penguasa, perlawanan kelompok-kelompok
politik non Islami dan para pengemban dakwah (yang bertentangan dengan Hizb),
bahkan kadang-kadang menghadapi perlawanan mayoritas masyarakat.
Dalam hal ini Hizb selalu meneladani sikap Rasulullah SAW. Beliau datang
dengan membawa risalah Islam ke dunia ini dengan cara yang menantang,
terang-terangan, namun yakin terhadap kebenaran yang diserukannya, dan
menentang kekufuran berikut ide-idenya yang ada di seluruh dunia. Beliau
menyatakan perang atas seluruh manusia, tanpa memandang lagi warna kulit –baik
yang hitam maupun yang putih– tanpa memperhi-tungkan adat-istiadat,
agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, para penguasa ataupun masyarakat-nya.
Beliau tidak menoleh sedikit pun, kecuali kepada risalah Islam. Beliau memulai
dakwahnya di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy, dengan menyebut tuhan-tuhan
sesembahan mereka disertai celaan, menentang segala sesuatu yang menjadi
keyakinan mereka dan memandang rendah sembahan mereka. Sedangkan beliau –dalam
melakukan semua ini– adalah sendirian, tanpa seorang pun yang mendampinginya, tanpa
senjata apapun kecuali keyakinannya yang amat mendalam terhadap risalah Islam
yang dibawanya.
D. Pemikiran Islam Modern
Pemikiran Politik Islam modern mulai tampak arusnya ketika
dunia Islam dalam kondisi terjajah oleh kekuatan barat.
Selama ini pemikiran politik Islam,
merespon persoalan internal bergeser kepada persoalan
eksternal. Kondisi keterpurukan dunia Islam
menjadikan pengaruh ajaran Islam dalam
keseharian menjadi pudar bahkan terancam
punah (perish). Hal ini yang mengilhami para
tokoh pembaharu Islam seperti Jamaludin al-Afghani untuk
mengumandangkan produksi pemikiran dalam mensikapi dan
menggalang umat Islam dalam menghadapi.
Corak yang mendasar dari pemikiran politik Islam
modern adalah sebagai berikut:
a. Formulasi pemikiran
sedikit banyak sebagai respon kekalahan
dunia Islam atas Barat daripada
sistem internal masyarakat Islam sendiri
b. Formulasi pemikiran sedikit
banyak ingin mengembalikan pelaksanaan ajaran Islam secara murni (salafi)
c. Dalam sifat
kenegaraan, terpusatkan pada usaha
pembebasan negara.
Dalam perkembangan lanjut terjadi dinamika
yang cukup beragam dalam meletakkan landasan dasar
formulasi pemikiran. Setidaknya formulasi pemikiran terpilah
dalam dua kelompok besar; pertama, Kalangan-kalangan yang ingin
meletakkan usaha permurnian ajaran Islam (Purifikasi)
sebagai jalan satu-satunya usaha menghadapi Barat. Ada kecenderungan kalangan
ini bersikap selektif bahkan sampai menolak pemikiran Barat, dalam
kerangka pembangunan masyarakat. Pemikiran ini
sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari pemikiran Imam
Hambali, Ibnu Taimiyyah, di masa klasik. Gerakan purifikasi tampak
difahami sebagai sarana mengembalikan kejayaan Islam di masa
sebelumnya.
Sedangkan kalangan yang kedua, yakni kalangan yang sebelumnya
melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang cenderung konservatif.
Kalangan ini menjadi tercerahkan atau dalam
penilaian kelompok purifikasi telah
terbaratkan. Setidaknya pandangan ini berawal dari sikap akomodatif
kepada Barat, di mana tercermin dengan sikap untuk
membangkitkan Islam setidaknya meniru model Barat dan
membangun peradaban Renaisance. Hal inilah yang
kemudian mengilhami konsep sekulerisasi pemikiran politik Islam yang
selama ini difahami digunakan secara sepihak oleh penguasa demi
kelangsungan status quo. Pandangan ini menemukan titik
sentralnya dalam tulisan politik Islam sekuler pertama yang
dilakukan oleh Ali Abdul Raziq, seorang hakim
syari'ah dan dosen di Al-Azhar dalam
Kitabnya Al-Islam Al-Ushul Wa Al-Hukmi. Dengan gerakan ini maka
pengadopsian pemikiran Barat menjadi salah satu
kebutuhan yang mendasar untuk membangun masyarakat Islam.
Dalam dinamika berikutnya, pemikiran politik Islam tidak
hanya merespon intervensi eksternal, yang selama ini dituduh sebagai sumber
malapetaka di dunia Islam. Kekuatan eksternal juga telah memapankan
eksistensinya di dunia Islam dengan membentuk seperangkat
sistem kemasyarakatan yang cukup kokoh dalam
menyebarkan pengaruhnya. Dari persoalan inilah muncul
pemikiran Islam, yang lebih spesifik yang lahir
dari gerakan-gerakan sosial (harakah Islamiyyah), yang berusaha melakukan
kritisi terhdap regim pro Barat.
Format yang digunakan oleh organisasi sosial ini
setidaknya terpilahkan dalam 2 pola besar, yakni: pertama, pola Ishlah
(pembaharuan, memperbaiki sistem (evolusi)). Kedua, pola inqilabiah
(perombakan total, revolusi). Dari dua pola besar tersebut akhirnya
terpola dalam 4 pola besar:
1. Gradualis-Adaptis, di mana organisasi yang termasuk di dalamnya
adalah Ikhwanul Muslimin di Maghribi dan
Jama'at Islami di Pakistan
2. Revolusioner Syi'ah, di mana organisasi yang termasuk di
dalamnya adalah Partai Republik Islam Iran, Hizbi Ad-Da'wa di
Iraq, Hizbullah Libanon, Jihad Islam
Libanon
3. Revolusioner Sunni, di mana organisasi yang termasuk di dalamnya
adalah AL-Jihad Mesir, Organisasi Pembebasan Islam Mesir,
Ikhwanul Muslimin Siria, Jama'a Abu Dzar Siria, Hizbi Tharir Jordania dan
Siria
4. Messianis-Primitif, di mana organisasi yang termasuk di dalamnya
adalah Al-Ikhwan Saudi Arabia, Tafkir Wal Hijra
Mesir, Mahdiyya Sudan, Al-Arqam.
Sedangkan diskursus tentang besar pemikiran Islam
tentang managemen kenegaraan dalam masa modern ditunjukkan oleh peristiwa
keruntuhan khilafah Turki Utsmani di 1924. Hancurnya model
kekhilafahan klasik ini memungkinkan munculnya
pemikiran-pemikiran baru. Respon terhadap
fenomena ini muncul beberapa model pengelolaan negara:
Subtansialisme dan formalisme.
Aliran subtansialisme berkecenderungan
melihat negara sebagai sesuatu yang otonom.
Negara tidak bisa dipengaruhi oleh
keyakinan ataupun agama tertentu. Kalaupun
ada pengaruh sebatas pada dataran semangat tidak sampai menyentuh
pada seluruh aspek. Pandangan substan-sialisme tercerahkan dengan
semangat sekularisasi di dunia Islam. Faham ini dilontarkan pertama
kali oleh seorang Hakim sekaligus dosen Universitas Al-Azhar dalam
karyanya Al-Islam Ushul Wa Al-Hukmi, Ali
Abdur Raziq. Dalam pemikiran Ali Abdur Raziq,
managemen negara Islam selama ini hanya terpaku kepada
ijtihad ulama. Kekhilafahan selama lebih dari 8 abad
tidak lebih dari produk ulama. Dan sejarah masyarakat Islam
adalah tidak layak digunakan sebagai pembenaran sebuah
kebijakan masa kini. Banyak sekali kebijakan
despotis negara berlangsung dan kebal kritik karena
didukung ulama atas nama agama.
Usulan yang kontroversial dalam usaha merespon dan sejajar
dengan managemen kenegaraan Barat, maka dunia
Islam harus merubah pola managemen kenegaraan
seperti Barat. Dengan semboyan, Serahkan Hak Tuhan Pada Tuhan, dan
Serahkan Hak Kaisar Pada Kaisar.
Aliran formalis berkecenderungan melihat kesamaan pola
bahwa keberadaan negara tidak bisa dipisahkan dari agama
seperti halnya pemikiran Islam Klasik. Agama dalam batas
tertentu harus terlibat dalam urusan kenegaraan,
simbol-simbol agama dimungkinkan tercermin dalam aspek
kelembagaan negara. Pandangan formalis ini tercerahkan dengan
semangat Pan-Islamisme (Persatuan
Islam). Kepeloporan Pan-Islamisme
dikibarkan oleh Al-Afghani maupun Sayyid Rasyid
Ridha. Sebelum runtuhnya kekhilafahn Utsmani, Al-Afghani sering
diundang ke Turki untuk mempertahankan secara
teroritis dan konseptual tentang legitimasi
lembaga kekhilafahan yang sedang mengalami krisis
kepercayaan.
Pan-Islamisme dalam batas tertentu adalah sebagai
terapi terakhir untuk mencoba menghidupkan semangat
kekhilafahan di dunia Islam. Dalam pemikiran formalisme ini mendapat
klarifikasi dari Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Maududi melihat
bahwa organisasi kenegaraan adalah sesuatu yang integral dengan
kekuasaan Tuhan. Suatu negara itu ada
karena ada kedaulatan Tuhan atas negara, sehingga
aturan-aturan dalam negara harus mencerminkan kedulatan Tuhan. Ungkapan ini
kemudian diistilahi dengan istilah theo-Demokrasi, sebagai bentuk
pendefinisian kembali demokrasi menurut pandangan Islam.
Pada akhirnya pandangan formalis Maududi adalah bagaimana
mengformat sebuah negara adalah sebagai negara dunia (world-state).
Dan ini tidak bisa dipisahkan dari konsep kekhilafahan dalam
pemikiran Islam klasik. Sekaligus
Maududi memberikan klarifikasi tentang fenomena kerajaan di dunia Islam,
secara tegas Maududi mengatakan bahwa Khilafah Bukan
Kerajaan. Khilafah dipandu oleh musyawarah sedangkan kerajaan dipandu oleh
kepentingan kaum tertentu. Kerajaan pada akhirnya hanya akan
mengambalikan kekuasaan ke dalam batas wilayah, ras dan
kepentingan tertentu. Pandangan formalis kemudian
banyak berdekatan dengan pemikiran fundamentalisme Islam yang
ingin meletakkan urusan agama dan negara adalah urusan yang satu (din wa
daulah).
Tokoh-tokoh pemikiran polotik
Islam Modern diantaranya:
a. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani
Jamaluddin memegang peranan penting dalam gerakan politik
Islam modern. Ia dikenal luas didunia Islam sunni dan syi’ah serta sangaat berpengaruh
terhadap dunia Islam, terutama karena perhatiannya yang serius terhadap
kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa-penguasa
muslim. Jamaluddin menekankan revolusi yang didasarkan pada kekuatan rakyat,
sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Jamaluddin, kalau ada
sejumlah hal yang harus direbut tanpa ditunggu sebagai hadiah, maka kebebasan
dan kemerdekaan adalah dua hal diantara keduanya. Jamaluddin
menghendaki bentuk pemerintahan republik yang didalamnya terdapat kebebasan
rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk tunduk pada
konstitusi.
b. Muhammad Abduh
Muhammad Abduh adalah kawan dan murid setia Jamaluddin
Al-Afghani, ide-ide Jamaluddin banyak yang ditransfer dan dikembangkan oleh
Abduh, meskipun dalam beberapa hal diantara murid dan guru ini terdapat juga
perbedaan.
Pokok-pokok
pikiran Muhammad Abduh dapat disimpulkan dalam empat aspek yaitu:aspek
kebebasan, aspek kemasyarakatan, aspek keagamaan dan aspek pendidikan.
c. Muhammad Rasyid Ridha
Pada dasarnya pokok-pokok pikiran dan usaha-usaha yang
dilakukan Ridha dalam perjuangan umat Islam tidak jauh berbeda dengan
pokok-pokok pikiran para tokoh pembaru lainnya, seperti Jamaluddin Al-Afghani
dan Muhammad Abduh, yaitu berpangkal pada segi keagamaan, Rasyid Ridha yang
pada awalnya memang bukan pemikir politik, pemikiran politiknya berawal dari
reaksi terhadap persoalan-persoalan umat Islam yang mengalami kemunduran total
dalam segala aspek kehidupan pada waktu itu. Ada dua masalah yang besar yang dihadapi umat
pada waktu itu dan sekaligus menjadi faktor yang mempengaruhi pemikiran Rasyid
Ridha sendiri, yakni baik dari faktor internal maupun eksternal.
d. Muhammad Iqbal
Menurut Bilgrami, ada lima
prinsip dasar konsepsi demokrasi Muhammad Iqbal, yaitu: Tauhid sebagai asas,
kepatuhan terhadap hukum, toleransi antara satu dengan yang lain, demokrasi
Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, bahasa, rasa atau warna kulit, dan
yang terakhir penafsiran hukum tuhan harus dikembangkan melalui ijtihad.
Iqbal
, seperti disinggung diatas, menegaskan bahwa demokrasi Islam (Syura) hanya
berjalan pada masa sahabat dan ini harus dihidupkan kembali dalam masyarakat
modern , karena memuat prinsip-prinsip spiritual, yaitu:
1.
Pemilihan adalah satu-satunya cara
untuk mengekpresikan kehendak seluruh rakyat, kehendak sebagian rakyat
dinyatakan batal dan tidak berlaku
2. Secara de facto, kedaulatan
politik berada ditangan rakyat
3. Masyarakat muslim berdasarkan pada
kesamaan mutlak seluruh anggotanya
4. Kepala negara bukanlah imam tertinggi
dalam Islam dan bukan merupakanwali tuhan. Ia mungkin saja berbuat salah dan
harus tunduk pada hukum tuhan
5. Meskipun kepala negara, ia dapat dituntut
dimuka sidang pengadilan
6. Kepala negara memang dapat mencalonkan
penggantinya, tetapi pencalonannya batal bila ditolak rakyat
7. Rakyat berhak melakukan impeachment
terhadap kepala negara kalau ia berlawanan dengan syariat.
e. Mustafa Kemal Ataturk
Dibandingkan tokoh pemikir politik sekuler seperti
Thaha Husein dan Ali Abduraziq, Mustafa Kemal adalah tokoh yang paling
kontroversial dan paling berpengaruh. Ia tidak hanya berbicara pada tataran
wacana, tetapi juga bergerak pada lapangan praktis mengembangkan ide-ide
sekularisasinya dalam berbagai kebijakan politiknya. Dialah yang menjadikan
Turki sebagai Negara nasional yang modern dan menyelamatkan kerajaan Turki
Usmani dari kekalahan total atas bangsa-bangsa Eropa.
Dalam
pemikiran Mustafa Kemal, Turki Usmani tidak akan maju karena terdapat hubungan
yang erat antara Islam dan Negara, penguasa Usmani pada waktu itu menggunakan
dua gelar sekaligus untuk kekuasaannya, yaitu gelar khalifah untuk kekuasaan
agama dan gelar sultan untuk kekuasaan politik (duniawi), bagi Kemal. Ikut
campurnya Islam dalam berbagai lapangan publik, termasuk politik, telah membawa
pada kemunduran Islam, Kemal membandingkan bahwa Barat berani meninggalkan
agama dari lapangan politik dan melakukan sekularisasi sehingga melahirkan
peradaban yang tinggi, karena itu kalau Turki mau maju dan modern, tidak ada
jalan lain kecuali meniru Barat dengan melakukan sekularisasi juga , masyarakat
Turki harus dirubah menjadi Barat. Meskipun mendapat tantangan yang sangat
kuat, Kemal tetap bersikukuh menjalankan gerakan sekularisasinya.
Berturut-turut ia menutup gerakan Tarekat(1925), mengganti hokum Islam dengan
hokum sipil Swiss(1926), mengganti kalender Hijriah dengan Masehi(1926),
menghapus Islam sebagai agama Negara (1928), menetapkan sumpah sekuler untuk
anggota majelis nasional agung(1928), dan menggantikan aksara Arab dengan
aksara Latin(1928). Karena dalam perkembangannya ia ingin menjadikan Turki
modern seperti Barat, ia membuang symbol-simbol tradisi masyarakat Turki yang
telah mengakar sebelumnya, ia melarang pakaian Tarbus (topi tradisional Turki),
dan menggantikannya dengan pemakaian topi ala Barat, ia melarang penggunaan
pakaian keagamaan dan memerintahkan rakyat Turki memakai pakaian ala Barat,
musikpun harus digantikan dari alairan Timur menjadi music Barat dan
radio-radio Turki harus menyiarkan lagu-lagu Barat. Ia hendak menerapkan
nilai-nilai Barat dalam segala aspeknya. Karena Baratlah barometer kemajuan
peradaban modern abad ke-20, Kemal ingin memutuskan bangsa Turki dari sejarah
masa lalunya agar Turki dapat masuk kedalam lingkungan peradaban Barat.
f. Ali Abdurraziq
Ali Abdurraziq lahir 1888 M di wilayah Al-Mania, Mesir.
Ayahnya adalah seorang pembesar (gubernur) yang terpandang dan aktivis politik
terkenal. Hasan Abdurraziqn nama lengkap ayahnya, adalah seorang sahabat
Muhammad Abduh, ia pernah menjadi wakil ketua partai rakyat ( Hizb al-Umah),
1907. Saudara-saudaranya adalah aktivis politik yang handal, salah seorang
saudaranya Hasan Abdurraziq Jr., mendirikan partai bernama Hizb al-Ahrar
al-Dusturiyah yang mempunyai hubungan dengan Inggris. Dilihat dari
riwayatnya tersebut dapat dipahami bahwa ia adalah seorang ahli agama dan
politik, ketika menjabat sebagai hakim pada Mahkamah Syariah di Mesir, ia
sempat mengadakan penelitian tentang lembaga khalifah, hasil penelitiannya
kemudian dibukukan menjadi buku yang controversial dengan judul Al-Islami wa
Ushul al-Hukm.
KESIMPULAN
Pemikiran politik islam zaman klasik dan
pertengahan pada dasarnya menerima dan tidak mempertentangkan lagi keabsahan
sistem pemerintahan monarki yang mereka temukan pada zaman mereka
masing-masing, dengan seorang khalifah, sultan atau raja memerintah atas dasar
turun-temurun, supra nasional, dan dengan kekuasaan yang mutlak atau hampir
mutlak, berdasarkan prinsip bahwa dia adalah bayangan Allah di bumi. Para
pemikir itu tidak cukup besar perhatiannya terhadap cara bagaimana khalifah,
sultan atau raja itu naik tahta, dengan pengangkatan, penunjukkan atau
pemilihan, dan kalau melalui pemilihan bagaimana cara memilihnya dan oleh
siapa.
Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa
kekuasaan khalifah, sultan atau raja itu mandat dari Tuhan, dan oleh karenanya
bagi mereka taat kepada kepala negara nerupakan kewajuban agama. Hanya
Mawardilah yang mengemukakan teori kontrak sosial dan hanya dia pula yang
dengan jelas menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu kepala negara dapat
diturunkan dari tahta, meskipun tanpa rincian tentang cara penurunan itu.
DAFTAR PUSTAKA
Iqbal, Muhammad. Fiqh
Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.Jakarta; Gaya Media Pratama,Cet I 2001
Syarif, Mujar
Ibnu, dan Zalda, Khamadi. Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.
Jakarta :
Erlangga, 2008.
Taimiyah, Ibnu. Siyasah
Syar’iyah Etika Politik Islam.Surabaya: Risalah Gusti,1995.
H. Munawir Sjadzali, M.A, Islam dan Tata Negara edisi kelima (Jakarta :
penerbit Universitas Indonesia, (UI-Press) 1993)
Komentar
Posting Komentar