Pendidikan Kewarganegaraan " Konstitusi dan Dasar Negara"

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Dalam suatu negara terdapat peraturan-peraturan yang mengatur masalah-masalah yang terjadi didalam maupun diluar, baik itu hubungan eksternal maupun internal secara universal. Sehingga ada istilah yang sekarang sudah tidak asing lagi didengar oleh banyak kalangan masyarakat khususnya pemerintah yaitu, Konstitusi.

Kontitusi atau yang disebut Undang-undang ini merupakan salah satu untuk menertibkan masyarkat dalam kehidupan bernegara. Sekalipun banyak hambatan-hambatan yang terjadi pada masyarakat untuk menjalankan itu semua,udang-undang atau konstitusi itu merupakan suatu dasar hukum multak yang ada di suatu negara. Undang-undang atau peraturan itu bukan hanya dibuat tetapi harus dijalankan oleh semua pihak elemen yang terkait. Undang-undang itu akan bisa berjalan jika semua berperan dengan aktif bukan pasif. Undang-undang merupakan dasar hukum tertulis negara Republik Indonesia, yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan aturan-aturan hukum.

B.   Rumusan Masalah

1)      Pengertian Konstitusi

2)      Tujuan dan Fungsi

3)      Sejarah perkembangan

4)      Perubahan konstitusi di Indonesia

5)      Tata urutan Perundang-undangan di Indonesia

C.   Tujuan

Agar kita bisa mengetahui apa itu konstitusi dan perundang-undangan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Konstitusi

Hampir semua negara di dunia, memiliki konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis yang biasa disebut dengan undang-undang dasar atau konvensi.Diantara negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis yang berbentuk Undang-Undang itu adalah Inggris dan Kanada.

Sekalipun Undang-Undang tidak dimiliki  oleh kedua negara tersebut,itu bukan berarti tidak ada aturan dan undang-undang. Untuk mengatur dan merumuskan tujuan bernegara masyarakatnya, kedua negara itu mendasarkan pada piagam fragmentaris yang mereka miliki.

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan kata Inggris constitution (konstitusi) dengan Undang-Undang Dasar. Kesulitan pemakaian istilah “ Undang-Undang Dasar ” adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah tertulis. Padahal istilah “ Constitution “ lebih luas, yaitu  keseluruhan,baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat . Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis . Para penyusun UUD 1945 menganut fikiran yang sama; dalam penjelasan dikatakan: “ Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara ”.

Keterkaitan antara dasar negara dan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan.Salah satu bentuk perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Ada sebagian ahli ilmu politik yang melihat “ konstitusi “ dan “Undang-Undang Dasar“ sebagai dua hal yang sama, sementara sebagian ahli yang lain melihatnya sebagai dua hal yang berbeda.

Berikut pandangan mereka:

a.        Herman Heller

Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.

b.        Oliver Cromwell

Undang-Undang Dasar itu merupakan “ instrument of government “, yaitu bahwa Undang-Undang dibuat sebagai pegangan untuk memerintah.Dalam arti ini,konstitusi dan Undang-Undang Dasar identik.

c.        Lasalle

Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata  di dalam masyarakat.

1.2 Tujuan,Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi

Ø  Tujuan Konstitusi

Tujuan konstitusi dalam kehidupan kenegaraan adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah,menjamin hak-hak rakyat yang diperintah,dan menetapkan pelaksanaan kekuaasaan yang berdaulat.

Ø  Fungsi Konstitusi

Fungsi pokok konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme.

Ø  Ruang Lingkup Konstitusi

Di dalam ilmu negara dan hukum tata negara, konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. Pertama, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan-pemerintahan kuno ( ancient reghime ). Kedua, pengertian yang baru yaitu pengertian.Komstitusi menurut tafsiran moderen yakni sejak lahirnya dokumen konstitusi yang pertama di dunia yang dikenal dengan nama Virginia Bill of Right (1776).

Konstitusi dalam pengertian pertama diartikan sebagai nama bagi ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-hak dan kekuasaan dari orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu yang berkuasa atau suatu badan-badan tertentu.Di masa-masa pemerintahan kerajaan absolute, konstitusi diartikan sebagai “ kekuasaan perorangan yang tidak terbatas dari sang raja “.

Sedangkan konstitusi dalam pengertian kedua, menurut Sovernin Lohman, meliputi tiga unsur, yaitu :

1.      Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat ( kontrak social ), artinya konstitusi merupakan hasil atau kongklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.

2.      Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.

3.      Konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

Disamping pengertian Undang-Undang Dasar, dipergunakan juga istilah lain yaitu “Konstitusi“ yang berasal dari bahasa inggris “Constitution“ atau dari bahasa belanda “Constitutie“.Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang belanda dan jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata “Grondwet” ( grond=dasar,wet=Undang-Undang ) yang duanya menunjukan naskah tertulis.Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat dibagi menjadi 2,yaitu:

1.      Lebih luas dari Undang-Undang Dasar atau

2.      Sama dengan pengrtian Undang-Undang Dasar

Kata kontitusi mempunyai arti luas dari pada pengertian UUD, karena pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja, selain itu masih terdapat juga konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD.Dalam praktek ketatanegaraan negara Republik Indonesia pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian UUD. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah konstitusi RI Serikat bagi UUD RI Serikat.Maksud pemakaian istilah konstitusi ini adalah pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi dapat juga dimaknai sebagai kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman bernegara maka hubungan konstitusi dengan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara sangatlah erat. Sejauh mana konsitusi menjamin terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Satu di antara personalan ini adalah menyangkut pelaksanaan pasal 33 UUD 1945  yang menjamin adanya demokrasi ekonomi¸ dibalik jaminan konstitusi itu telah terjadi monopoli sektor ekonomi nasioal yang dilakukan oleh elit penguasa yang berkolusi dengan sekelompok kecil masyarakat.

Secara umum suatu konstitusi dapat dikatakan demokratis tergantung sejauh mana konstitusi tersebut mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai aturan dalam kehidupan bernegara.
Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah:

1)    Demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warganegara sebagai sumber utama kedaulatan.
2)    Mayoritas berpuasa dan terjaminnya hak minoritas.

3)    Pembatasan pemerintahan.

4)    Pembatasn dan pemisahan kekuasaan negara meliputi :

a)    pemisahan wewenang kekuasaan berrdasarkan triaspolitika,

b)    kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan,

c)    proses hukum dan

d)   adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

prinsip-prinsip konsitusi demokratis ini merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia yang meliputi :

1.        hak-hak dasar (basic raights)

2.        kebebasan mengeluarkan pendapat

3.        hak-hak individu

4.        keadilan

5.        Persamaan

6.        Keterbukaan

Latar belakang terbentuknya konstitusi ( UUD 45 ) bermula dari janji jepang untuk meberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari.Janji tersebut antara lain berisi: “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya,Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.Tentara Dai Nippon dengan serentak menggerakkan angkatan perangnya,baik di darat,laut maupun udara,untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda”.

Sejak saat itu Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang,sehingga di harapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa asia timur raya.

Pada tanggal 18 agustus 19945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :

1.       Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya di ambil dari Rancangan Undang-Undang yang di susun oleh panitia perumus pada tanggal 22 juni 1945.

2.       Meletakan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya di ambil dari RUU yang di susun oleh panitia perancang UUD  tanggal 16 juni 1945.

3.       Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir.Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.

4.       Pekerjaan presiden untuk sementara waktu di bantu oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi komite nasional.

Dengan terpilihnya Presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formil Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada yaitu adanya:

a.        Rakyat, yaitu Bangsa Indonesia.

b.        Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil.

c.        Kedaulatan, yaitu sejak pengucapan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

d.       Pemerintahan, yaitu sejak terpilihnya Presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Negara.

e.        Tujuan negara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

f.         Bentuk negara, yaitu negara kesatuan (pasal 1 ayat 1 UUD 1945)

Dalam sejarah konstitusi Indonesia,Undang-Undang Dasar 1945 pernah tidak berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yakni antara tanggal 27 Desember 1949 sampai dikeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959,pada masa itu berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat (konstitusi RIS) dan pada 1950 memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara 1950 (UUDS 1950).

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Konstitusi berlaku di suatu negara sebagai hukum dasar yang selalu mngikat atas kekuasaan tertinggi atau suatu prinsip kedaulatan yang di anut dalam suatu Negara.

Konstitusi dapat juga di artikan dalam ketatanegaraan dan mempunyai arti :

Ø  Lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar

Ø  Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar

Suatu pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Konstitusi selalu terkait dengan faham konstitusionalisme.Konstitusionalisme di zaman sekarang di anggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern suatu organisasi dalam negara diperlukan  oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut juga negara.Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi juga.Hal ini tercermin juga dalam peristiwa besar dalam sejarah umat manusia.

B.   Saran

DAFTAR PUSTAKA

Rozak,Abdul,dkk.2004.CIVIC EDUCATION-DEMOKRASI,HAK ASASI MANUSIA DAN MASYARAKAT MADANI.Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tugiman,dan Mumun.2009.Simpati KEWARGANEGARAAN untuk SMA kelas X,sesuai KTSP. Surakarta:GRAHADI.

Amarullah,Kholis.dkk.2010.Makalah Konstitusi dan Tata Perundang-Undangan dalam Kehidupan Bernegara.http://zalyahqu.mywapblog.com/makalah-konstitusi-dan-tata-perundang-un.xhtml.27 maret 2012.

Rasyid,Fathur Rahman.tt.KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG - UNDANGAN DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN.http://www.scribd.com/doc/21733563/konstitusi-dan-tata-perundang.28 Oktober 2009.